BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi dalam 30 tahun terakhir atau lebih di Indonesia telah menghasilkan urbanisasi skala besar. Gejala urbanisasi skala besar ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun merupakan fenomena global, dan menyebabkan pembangunan ekonomi atau pertumbuhan terus berlanjut dan masyarakat di daerah pedesaan akan terus datang ke daerah-daerah perkotaan atau kota-kota besar. Dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berlanjut terus, akibat adanya proses urbanisasi atau ekspansi perkotaan dan banyaknya orang-orang migrasi dari desa ke kota, dan lebih banyak orang akan hidup di pemukiman perkotaan daripada di wilayah pedesaan, maka kota dapat menawarkan iming-iming pekerjaan yang lebih baik, pendidikan, kesejahteraan hidup, pelayanan kesehatan, dan mereka berkontribusi proporsional terhadap perekonomian negara.
Namun, perluasan kota yang cepat sering dikaitkan dengan kemiskinan, sehingga perluasan kota yang cepat dapat merangsang munculnya masalah dalam budaya bersih, pasokan air dan masalah perumahan, degradasi lingkungan, kriminalitas, dan munculnya kawasan kumuh perkotaan. Hingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa pengembangan dan bahkan keberlanjutan pembangunan ekonomi di daerah perkotaan memiliki resiko dan menjadi tantangan yang harus dapat diatasi pemerintah kota.
Kegiatan pemerintah dan masyarakat yang berlangsung pada masyarakat desa dan kota diatas memperlihatkan bagaimana setiap aktivitas yang dilakukan masyarakat dan pemerintah tersebut membutuhkan biaya dan anggaran pengeluaran masing-masing.
B. Rumusan Masalah
a. Apa itu Pengeluaran Konsumsi Masyarakat ?
b. Apa itu Pendapatan Pemerintah Daerah ?
BAB II
PEMBAHASAN
I. Pengeluaran Konsumsi Masyarakat dan Pendapatan Pemerintah Daerah
Pengeluaran Konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makroekonomi dalam identitas pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran, variabel ini lazim dilambangkan dengan dengan hurup C (Consumption). Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatannya yang dibelanjakan. Bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan disebut tabungan lazim dilambangkan dengan hurup S (Saving). Apabila pengeluaran-pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan. Dilain pihak jika tabungan semua orang dalam suatu negara dijumlahkan hasilnya adalah tabungan masyarakat negara tersebut. Selanjutnya, tabungan masyarakat bersama-sama dengan tabungan pemerintah membentuk tabungan nasional. Dan tabungan nasional merupakan sumber dana investasi.
Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Secara makro agregat pengeluaran konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan, makin besar pula pengeluaran konsumsi. Perilaku tabungan juga begitu. Jadi bila pendapatan bertambah, baik konsumsi maupun tabungan akan sama-sama bertambah. Perbandingan besarnya tambahan pengeluaran konsumsi terhadap tambahan pendapatan disebut hasrat marjinal untuk berkonsumsi (Marginal Propensity to Consume, MPC). Sedangkan nisbah besarnya tambahan pengeluaran konsumsi terhadap tambahan pendapatan disebut hasrat marjinal untuk menabung (Marginal Propensity to Save, MPS). Pada masyarakat yang kehidupan ekonominya relatif belum mapan, biasanya angka MPC mereka relatif besar, sementara angka MPS mereka relatif kecil. Artinya jika mereka memperoleh tambahan pendapatan maka sebagian besar tambahan pendapatannya itu akan teralokasikan untuk konsumsi. Hal sebaliknya berlaku pada masyarakat yang kehidupan ekonominya sudah relatif lebih mapan.
Perbedaan antara masyarakat yang sudah mapan dan yang belum mapan antara negara maju dan negara berkembang bukan hanya terletak dalam atau dicerminkan oleh perbandingan relative besar kecilnya MPC dan MPS, akan tetapi juga dalam pola konsumsi itu sendiri. Pola konsumsi masyarakat yang belum mapan biasanya lebih didominasi oleh konsumsi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primer. Sedangkan pengeluaran konsumsi masyarakat yang sudah mapan cenderung lebih banyak teralokasikan ke kebutuhan sekunder atau bahkan tersier.
Keynes berpendapat bahwa pengeluaran masyarakat untuk konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat konsumsi, juga berpengaruh terhadap tabungan karena tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi.
Variabel yang Mempengaruhi Konsumsi
Pendapatan memainkan peranan yang sangat penting dalam teori konsumsi. Selain pendapatan, sesungguhnya konsumsi ditentukan juga oleh factor-faktor lain yang sangat penting antara lain adalah :
a. Selera
Diantara orang-orang yang berumur sama dan berpendapatan yang sama, beberapa orang dari mereka mengkonsumsi lebih banyak daripada yang lain. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sikap dalam penghematan (thrift), bila masyarakat mengubah sikap mereka maka fungsi konsumsi agregat akan berubah. Sebagai contoh, bila masyarakat memutuskan untuk mengurangi konsumsi karena menurunnya selera maka fungsi konsumsi (jangka pendek) akan bergeser kebawah.
b. Faktor Sosial Ekonomi
Faktor sosial ekonomi misalnya : umur, pendidikan, pekerjaan dan keadaan keluarga Biasanya pendapatan akan tinggi pada kelompok umur muda dan terus meninggi dan mencapai puncaknya pada umur pertengahan, dan akhirnya turun pada kelompok umur tua.
c. Kekayaan
Kekayaan secara eksplisit maupun implisit, sering di masukkan dalam fungsi konsumsi agregat sebagai faktor yang menentukan konsumsi. Beberapa ahli ekonomi yang lain memasukkan aktiva lancar sebagai komponen kekayaan sehingga aktiva lancar memainkan peranan yang penting pula dalam menentukan konsumsi.
d. Keuntugan atau Kerugian Kapital
Keuntungan kapital yaitu dengan naiknya hasil bersih dari kapital akan mendorong tambahnya konsumsi, sebaliknya dengan adanya kerugian kapital akan mengurangi konsumsi.
e. Tingkat Bunga
Ahli-ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. Namun ahli-ahli ekonomi sesudah klasik ragu-ragu pada dasar teori dan penelitian tersebut. Mereka berpendapat bahwa dengan naiknya tingkat bunga pendapatan meningkat dan justru menaikkan konsumsi, jadi berlawanan dengan pendapat klasik.
f. Tabungan
Tabungan memiliki arti yang berbeda, banyak orang yang mengartikan tabungan sebagai menyimpan uang di Bank sedangkan bagi orang lain lagi sebagai pembelian saham atau sebagai simpanan pada masa pensiun. Namun demikian bagi ekonom tabungan diartikan sebagai mengurangi konsumsi saat ini (sekarang) demi untuk mengkonsumsi lebih banyak di masa yang akan datang. Jadi tabungan merupakan bagian penghasilan yang tidak dikonsumsikan dan ini sangat berguna bagi pertumbuhan ekonomi.
Motif menabung adalah motif berjaga-jaga lebih merupakan alas an mengapa orang mau menabung, disamping resiko hidup lebih lama dari pada yang di harapkan, orang menabung untuk menghadapi resiko sehari-hari seperti kehilangan pekerjaan, jatuh sakit dan harus menginap di rumah sakit yang mengeluarkan biaya yang sangat besar.
Tabungan dan pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dalam suatu Negara, dalam perekonomian yang tidak mengalami pertumbuhan dalam jumlah penduduk maupun teknologi akan mempunyai tabungan yang sangat rendah (nol). Walaupun tabungan itu rendah bahkan nol tidak berarti bahwa di Negara tersebut tidak ada seorangpun yang menabung atau yang menggunakan tabungannya (dissaving).
Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran lancar dan pos pengeluaran kapital. Pengeluaran rutin pada dasarnya di keluarkan untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari , meliputi belanja pegawai; belanja barang; berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang); angsuran dan bunga utang pemerintah; serta pengeluaran lainnya. Sedangkan pengekuaran pembangunan adalah pengeluaran yang sifatnya menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, yang dibedakan lagi menjadi pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan
II. Pendapatan Pemerintah Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
APBD terdiri atas:
- Anggaran pendapatan, terdiri atas
- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
- Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
- Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
- Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
- Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
- Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yaitu (Josef Riwu Kaho, 1988:123-125):
1. Daerah dapat mengumpulkan dana pajak daerah yang telah disetujui pemerintah.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pinjaman dan pihak ketiga, pasar uang barang maupun pemerintah.
3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut oleh daerah, misalnya sekian persen dari pajak tersebut.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan atau subsidi dari pemerintah Kabupaten.
Penyelenggaraan pemerintah di daerah merupakan manifestasi dari pemerintahan seluruh wilayah negara. Untuk itu segala aspek menyangkut konfigurasi kegiatan dan
karakter yang berkembang, akan mewarnai penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Peranan dan kedudukan pemerintahan daerah sangat strategis, dan sangat menetukan secara nasional, sehingga paradigma baru pemerintahan yang berbasis daerah akan berimplikasi pada bergesernya tugas dan fungsi pemerintah pusat lebih banyak ke arah penyelenggaraan fungsi pengarah dan mendelegasikan sebagian besar kegiatan di daerah dengan member kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada daerah, sehingga persepsi lama yang
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pengeluaran Konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makroekonomi dalam identitas pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran, variabel ini lazim dilambangkan dengan dengan hurup C (Consumption). Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatannya yang dibelanjakan. Bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan disebut tabungan lazim dilambangkan dengan hurup S (Saving). Apabila pengeluaran-pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan. Dilain pihak jika tabungan semua orang dalam suatu negara dijumlahkan hasilnya adalah tabungan masyarakat negara tersebut. Selanjutnya, tabungan masyarakat bersama-sama dengan tabungan pemerintah membentuk tabungan nasional. Dan tabungan nasional merupakan sumber dana investasi.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
2 komentar:
Test..
Rebat FBS TERBESAR – Dapatkan pengembalian rebat atau komisi
hingga 70% dari setiap transaksi yang anda lakukan baik loss maupun
profit,bergabung sekarang juga dengan kami
trading forex fbsasian.com
-----------------
Kelebihan Broker Forex FBS
1. FBS MEMBERIKAN BONUS DEPOSIT HINGGA 100% SETIAP DEPOSIT ANDA
2. FBS MEMBERIKAN BONUS 5 USD HADIAH PEMBUKAAN AKUN
3. SPREAD FBS 0 UNTUK AKUN ZERO SPREAD
4. GARANSI KEHILANGAN DANA DEPOSIT HINGGA 100%
5. DEPOSIT DAN PENARIKAN DANA MELALUI BANL LOKAL
Indonesia dan banyak lagi yang lainya
Buka akun anda di fbsasian.com
-----------------
Jika membutuhkan bantuan hubungi kami melalui :
Tlp : 085364558922
BBM : fbs2009